Jakarta (ANTARA) – China dilaporkan telah memperkenalkan regulasi ketat mengenai daur ulang baterai kendaraan listrik (EV) melalui penerbitan ketentuan “Langkah-Langkah Sementara untuk Pengelolaan Daur Ulang dan Pemanfaatan Komprehensif Baterai Bekas Kendaraan Listrik”.

Menurut laporan Carnewschina pada Jumat (16/1) waktu setempat, kebijakan yang akan berlaku mulai 1 April tersebut mewajibkan baterai EV untuk tetap berada di dalam kendaraan setelah dibongkar.

Sebelumnya, daur ulang baterai kendaraan listrik menghadapi berbagai kendala besar, seperti infrastruktur yang kurang memadai, risiko kebakaran, dan proses pembongkaran yang mahal akibat desain yang tidak terstandarisasi. Dalam laporan pada Oktober 2025, beberapa perusahaan lokal dilaporkan dapat memulihkan 96,5 persen litium serta 99,6 persen nikel, kobalt, dan mangan.

Tahun lalu, Administrasi Umum Pengawasan Pasar Tiongkok bersama Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) membentuk komite teknis nasional guna menstandardisasi proses daur ulang baterai.

Pada 16 Januari, regulator menetapkan standar baru untuk daur ulang baterai.

Baca juga: BMW bangun pusat daur ulang sel baterai di Bavaria, Jerman

Berdasarkan regulasi yang diterbitkan, MIIT akan mengembangkan platform informasi nasional yang dapat melacak baterai kendaraan energi baru selama seluruh siklus hidupnya, mulai dari produksi, penjualan, perbaikan, penggantian, pembongkaran, hingga daur ulang dan pemanfaatan komprehensif.

Langkah ini bertujuan untuk mencegah kebingungan dalam aliran baterai bekas yang sulit dilacak.

China akan mengembangkan sistem standar untuk pemanfaatan komprehensif baterai EV, serta mendorong demonstrasi, promosi, dan penerapan teknologi, proses, dan peralatan baru.

Pemerintah juga mewajibkan agar produsen dan importir baterai EV lokal menggunakan bahan-bahan yang rendah toksisitas dan mudah didaur ulang dalam proses produksinya.

Setiap baterai harus diberi identifikasi sesuai dengan standar GB/T 34014.

Produsen dan importir kendaraan diwajibkan untuk memberikan informasi teknis, termasuk proses pembongkaran dan pemisahan baterai, dalam jangka waktu enam bulan setelah memperoleh sertifikasi produk.

Informasi mengenai baterai harus dilaporkan dalam waktu 20 hari setelah menerima sertifikat kesesuaian, termasuk tanggal penjualan kendaraan, kode baterai, dan informasi relevan lainnya.

Regulasi pengelolaan mengharuskan setiap produsen atau importir baterai EV untuk memenuhi sejumlah kewajiban terkait daur ulang.

Baca juga: VinFast gandeng Marubeni daur ulang baterai kendaraan listrik bekas

Kewajiban ini termasuk mendirikan stasiun layanan daur ulang di wilayah tempat baterai dijual, mempublikasikan dan memperbarui informasi kontak stasiun layanan daur ulang, serta menerima semua baterai bekas yang harus didaur ulang.

Peraturan yang sama juga berlaku bagi entitas yang menjual kendaraan energi baru di Tiongkok, yang mengharuskan baterai EV tetap berada dalam kendaraan setelah dibongkar.

Pemanfaatan baterai bekas harus dilakukan sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar yang berlaku. Tidak ada entitas yang boleh melakukan pemanfaatan secara komprehensif tanpa izin hukum.

Perusahaan penukaran baterai dan layanan perawatan baterai harus menyerahkan baterai bekas kepada perusahaan pemanfaatan komprehensif atau pusat daur ulang yang didirikan oleh produsen baterai dan kendaraan listrik.

Menurut laporan Autohome, lembaga penelitian di Tiongkok memperkirakan jumlah baterai bekas akan mencapai 1 juta ton pada tahun 2030.

Sebelumnya dilaporkan bahwa pasar daur ulang baterai Tiongkok pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 558 miliar yuan (sekitar 78 miliar dolar AS).

Pemimpin pasar saat ini adalah Brunp Recycling yang berafiliasi dengan CATL, mengklaim mendaur ulang 50,4 persen baterai EV di Tiongkok dengan kapasitas saat ini sebesar 120.000 ton limbah.

Tiongkok perlu meningkatkan kapasitas daur ulang baterai sambil tetap mengendalikannya, karena penting secara ekologis dan juga memerlukan investasi modal yang signifikan. Regulasi baru ini akan memudahkan regulator dalam melacak setiap baterai dan mengontrol proses daur ulang.

Peraturan ini juga akan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan jumlah stasiun daur ulang, karena setiap produsen dan importir baterai atau NEV akan bertanggung jawab terhadap baterai bekas tersebut.

Baca juga: Tianeng Group siap bangun fasilitas daur ulang baterai di Indonesia

Baca juga: Toyota dan Redwood kerja sama daur ulang baterai EV

Baca juga: Kia dan SK Innovation kerja sama daur ulang baterai EV bekas

Baca Juga