Bangkok, Getwebpress.com – Thailand secara resmi menyatakan dukungannya terhadap gencatan senjata dengan Kamboja setelah konflik bersenjata yang menelan korban jiwa di wilayah perbatasan antara kedua negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, menyusul percakapan via telepon dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Melalui pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Thailand pada Sabtu (26/7), Bangkok menegaskan bahwa mereka “secara prinsip” menyetujui pelaksanaan gencatan senjata. Namun, Phumtham menggarisbawahi bahwa dukungan Thailand tersebut bergantung pada kesungguhan dan itikad baik dari pihak Kamboja untuk mengakhiri ketegangan.
“Thailand mendukung gencatan senjata secara prinsip, tetapi kami menuntut adanya niat tulus dari Kamboja,” tegas Phumtham, dikutip dari pernyataan resmi.
Thailand Serukan Perundingan Damai Segera
Dalam percakapan telepon yang berlangsung selama lebih dari 20 menit, Phumtham menyampaikan rasa terima kasih kepada Donald Trump atas perhatian dan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam meredakan konflik.
Phumtham juga meminta Presiden Trump untuk menyampaikan harapan Thailand kepada pemerintah Kamboja agar kedua negara segera memulai perundingan damai bilateral, guna menyusun mekanisme gencatan senjata yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Kami siap menggelar dialog bilateral sesegera mungkin, dalam semangat menjaga stabilitas kawasan dan mencegah eskalasi lebih lanjut,” ujar Phumtham.
Konflik Meletus di Perbatasan: 13 Orang Tewas
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali memuncak setelah insiden bentrokan bersenjata yang terjadi di Provinsi Pursat, Kamboja, sebuah wilayah yang berbatasan langsung dengan Thailand.
Menurut keterangan otoritas Kamboja, insiden tersebut mengakibatkan 13 warga Kamboja tewas, termasuk lima orang tentara, dan melukai puluhan lainnya. Sementara pihak Thailand belum secara resmi mengungkapkan jumlah korban di pihak mereka.
Kedua negara saling menuduh telah melanggar garis perbatasan dan memicu tembakan pertama. Namun hingga kini, belum ada pernyataan bersama mengenai akar penyebab konfrontasi bersenjata yang berlangsung selama tiga hari berturut-turut itu.
Donald Trump Tegaskan Komitmen AS untuk Perdamaian
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa dirinya telah berbicara dengan para pemimpin Thailand dan Kamboja untuk mendorong dilakukannya gencatan senjata. Dalam unggahannya di platform media sosial Truth Social, Trump mengatakan bahwa kedua negara telah sepakat untuk segera bertemu dan membahas penyusunan kesepakatan damai.
“Kedua pihak menginginkan gencatan senjata dan perdamaian segera… Mereka sepakat untuk segera bertemu dan dengan cepat merancang gencatan senjata dan pada akhirnya, PERDAMAIAN,” tulis Trump.
Pernyataan ini menandai keterlibatan aktif Amerika Serikat dalam meredakan ketegangan di kawasan Asia Tenggara, yang belakangan menjadi perhatian dunia akibat potensi konflik berskala regional.
Kamboja Belum Beri Tanggapan Resmi Atas Usulan Thailand
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Kamboja belum mengeluarkan tanggapan resmi atas seruan Thailand untuk menggelar dialog bilateral. Namun sebelumnya, dalam pernyataan terpisah, Perdana Menteri Kamboja mengklaim bahwa pihaknya hanya melakukan tindakan defensif setelah wilayahnya dikepung oleh pasukan bersenjata Thailand.
Juru Bicara Militer Kamboja menyebut bahwa pasukan Thailand melakukan pelanggaran wilayah yang memicu konfrontasi, dan menegaskan bahwa pihaknya masih dalam kondisi siaga penuh di sepanjang garis perbatasan.
Sementara itu, sejumlah sumber di internal ASEAN menyebutkan bahwa Sekretariat ASEAN sedang mengkaji kemungkinan menjadi fasilitator perundingan antara dua negara anggota tersebut, guna mencegah konflik meluas ke negara tetangga seperti Laos dan Vietnam.
Reaksi Internasional: ASEAN dan PBB Serukan De-eskalasi
Insiden konflik bersenjata ini telah memicu kekhawatiran dari berbagai negara, terutama di kawasan Asia Tenggara. Sekretaris Jenderal ASEAN dalam pernyataan persnya menyatakan bahwa “penggunaan kekuatan harus menjadi opsi terakhir”, dan menyerukan kepada kedua belah pihak untuk segera duduk bersama melalui jalur diplomasi.
PBB melalui Juru Bicara Sekjen Antonio Guterres juga menyatakan keprihatinan mendalam terhadap jatuhnya korban jiwa, dan mendukung upaya mediasi internasional untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di perbatasan Thailand-Kamboja.
“Kami menyerukan kepada semua pihak agar menahan diri dan menghindari tindakan provokatif yang bisa memperburuk situasi,” ujar Juru Bicara PBB dalam konferensi pers di New York.
Latar Belakang Ketegangan Thailand-Kamboja
Thailand dan Kamboja memiliki sejarah panjang dalam konflik perbatasan, terutama sejak penarikan mundur pasukan kolonial Prancis dari kawasan Indochina. Perselisihan paling terkenal terjadi di sekitar Kuil Preah Vihear, yang telah memicu bentrokan berdarah beberapa kali dalam dua dekade terakhir.
Meskipun Mahkamah Internasional telah memutuskan status kuil tersebut dimiliki oleh Kamboja pada 1962, perdebatan mengenai wilayah sekitarnya masih terus menjadi sumber ketegangan.
Pakar hubungan internasional dari Chulalongkorn University, Dr. Pongsak Wira, menyebut bahwa konflik kali ini “mungkin tidak langsung berkaitan dengan sengketa Preah Vihear”, tetapi tetap berkaitan erat dengan isu nasionalisme dan militerisasi wilayah perbatasan.
Potensi Dampak Terhadap Stabilitas Kawasan
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja dinilai memiliki dampak serius terhadap stabilitas politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Selain potensi konflik bersenjata terbuka, aktivitas perdagangan lintas batas kini terganggu, dan ribuan warga sipil dari wilayah perbatasan dilaporkan mulai mengungsi.
Otoritas kemanusiaan setempat, termasuk Palang Merah Thailand dan Kamboja, telah mengerahkan bantuan darurat, sementara sejumlah NGO internasional juga menyatakan kesiapan untuk menyalurkan logistik dan layanan medis.
Seruan Masyarakat Sipil dan LSM Perdamaian
Di tengah eskalasi konflik, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan LSM perdamaian di kedua negara menyuarakan seruan kuat agar gencatan senjata segera diwujudkan. Mereka juga mendorong pemerintah masing-masing untuk melibatkan pihak ketiga sebagai mediator netral, jika diperlukan.
“Kami menyerukan kepada pemerintah Thailand dan Kamboja untuk mendahulukan keselamatan warga sipil dan membuka jalur diplomasi seluas-luasnya,” tulis pernyataan bersama 22 LSM yang tergabung dalam Peace Across Borders Network.
Thailand Siapkan Delegasi Khusus untuk Perundingan
Pemerintah Thailand melalui Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan bahwa mereka sedang menyiapkan delegasi diplomatik khusus yang akan bertugas merumuskan kerangka perundingan bilateral. Delegasi ini dikabarkan akan dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan beberapa tokoh militer senior yang sebelumnya pernah terlibat dalam perjanjian damai tahun 2011.
“Kami terbuka untuk berdialog dalam semangat persaudaraan ASEAN,” ujar pejabat senior Kemenlu Thailand.
Jalan Panjang Menuju Perdamaian Berkelanjutan
Meskipun dukungan terhadap gencatan senjata telah dinyatakan oleh Thailand dan diamini oleh Presiden AS Donald Trump, perdamaian sejati di perbatasan Thailand-Kamboja masih jauh dari pasti. Keberhasilan upaya ini akan sangat bergantung pada kesediaan Kamboja untuk menunjukkan niat tulus dan langkah konkret ke meja perundingan.
Dengan tekanan dari komunitas internasional, harapan akan terciptanya solusi damai yang adil dan berkelanjutan tetap terbuka. Dunia kini menantikan apakah dua negara bertetangga ini mampu menanggalkan konflik dan memilih jalur diplomasi sebagai jalan utama.