KLATEN, Getwebpress.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan seluruh Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kopkel) yang telah resmi terbentuk di Indonesia akan beroperasi maksimal dalam waktu tiga bulan ke depan.
Pernyataan ini disampaikan Zulhas saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam peluncuran resmi 80.000 Kopdes/Kopkel Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
“Ini kerja besar, kerja keras seluruh teman-teman. Ini langkah awal, baru 108 unit koperasi yang siap beroperasi. Target kami, dalam **tiga bulan ke depan seluruh Kopdes/Kopkel yang sudah terbentuk beroperasi di desa dan kelurahan masing-masing,” ujar Zulhas.
80 Ribu Lebih Koperasi Sudah Terbentuk Secara Hukum
Zulhas menyebutkan bahwa hingga saat ini 80.081 unit koperasi telah resmi berbadan hukum di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 koperasi sudah siap menjalankan fungsi operasional.
Program Kopdes/Kopkel Merah Putih ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan nasional, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia dituntut untuk tidak lagi bergantung pada impor pangan.
“Kita harus berdaulat, berdikari, dan memberdayakan petani melalui sistem yang adil dan berkelanjutan. Kita bangun ekosistem pertanian berbasis desa,” ujar Zulhas dengan tegas.
Koperasi Sebagai Alat Pemberdayaan Petani dan Nelayan
Zulhas menekankan bahwa koperasi tidak hanya menjadi sarana distribusi barang, tetapi juga akan memotong rantai pasok panjang yang selama ini dikuasai tengkulak dan rentenir.
“Koperasi ini akan memberdayakan petani dan nelayan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, membangun ekonomi kerakyatan yang kokoh,” katanya.
Untuk memastikan keberhasilan program ini, Zulhas menegaskan adanya Satuan Tugas (Satgas) yang akan mendampingi koperasi-koperasi tersebut. Satgas ini bertugas memastikan pengelolaan koperasi berjalan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa.
Koperasi Merah Putih juga akan memiliki beragam unit usaha, di antaranya:
-
Gerai sembako
-
Outlet elpiji gas melon
-
Klinik dan apotek desa
-
Gudang dan pengering padi serta jagung
-
Unit simpan pinjam
-
Sarana logistik desa
-
Agen pupuk
-
Pembayaran listrik desa
“Pembayaran listrik nantinya bisa dilakukan melalui Kopdes. Setiap koperasi akan mendapatkan komisi, sekaligus membuka peluang usaha sesuai potensi desa masing-masing,” jelas Zulhas.
Harapan Tumbuhnya Sentra Usaha Baru
Dengan operasional penuh 80 ribu koperasi dalam waktu dekat, Zulhas optimistis dalam 3-4 tahun ke depan akan tumbuh sentra-sentra usaha baru di setiap desa dan kelurahan di Indonesia.
“Gerakan ini sudah berjalan dari bawah. Saya pastikan 80.081 koperasi berdiri tegak. Satu juta pengelola siap mendampingi masyarakat desa membangun kopdes,” tandasnya.
Peluncuran Serentak Kopdes Merah Putih
Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan disaksikan jajaran menteri terkait yang terlibat dalam percepatan pembentukan koperasi.
Program nasional ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peluncurannya juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia melalui sambungan daring yang melibatkan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi solusi konkret dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa, mengurangi ketergantungan terhadap praktik rente dan tengkulak, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan perikanan.
Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Desa
Pemerintah menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang sebagai pilar utama ekonomi desa dengan konsep inklusif, modern, dan berbasis gotong royong.
“Ini bukan jalan yang mudah, tapi ini adalah cara yang benar untuk memastikan rakyat di desa tidak berjalan sendiri, tapi didampingi, diberdayakan, dan difasilitasi,” pungkas Zulhas.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara berkelanjutan dan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.