MUARA TEWEH, Getwebpress.com – Pelaksanaan PSU Barito Utara menjadi perhatian nasional. Bawaslu Republik Indonesia menegaskan bahwa pengawasan dalam PSU Barito Utara harus dilakukan secara luar biasa, mengingat daerah ini menjadi satu-satunya wilayah yang menjalani Pemungutan Suara Ulang tingkat lanjut setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Lolly Suhenty, memberikan arahan langsung kepada jajaran pengawas Pemilu di Muara Teweh, Rabu (23/7/2025). Ia menekankan pentingnya pengawasan maksimal terhadap seluruh tahapan PSU Barito Utara karena saat ini semua mata Indonesia tertuju ke Barut.
“PSU Barito Utara itu luar biasa. Jadi, pengawasan juga harus luar biasa. Tidak boleh standar. Semua pihak sedang mengawasi proses ini,” kata Lolly.
Kenapa PSU Barito Utara Jadi Spesial?
Dari 25 daerah yang menggugat hasil Pilkada ke MK, hanya PSU Barito Utara yang ditetapkan menjalani PSU tingkat lanjut. Kondisi ini menjadikan PSU Barito Utara sebagai satu-satunya daerah dengan sorotan publik dan lembaga pengawasan secara menyeluruh.
“PSU Barito Utara ini bukan PSU biasa. Ini adalah PSU di atas PSU. Jika terjadi pelanggaran lagi, potensi digugat ulang ke MK terbuka lebar,” ujar Lolly menambahkan.
Tiga Titik Kritis dalam PSU Barito Utara
Dalam arahannya kepada puluhan pengawas ad hoc, Lolly Suhenty menekankan tiga strategi pengawasan yang wajib diterapkan di lapangan selama proses PSU Barito Utara berlangsung:
1. Mitigasi Kerawanan
Potensi kerawanan di PSU Barito Utara sangat tinggi. Mitigasi harus dilakukan terhadap seluruh prosedur teknis dan administratif, termasuk potensi penyimpangan dalam pemungutan suara.
2. Pengawasan Efektif dan Responsif
Seluruh pengawas PSU Barito Utara diminta bekerja aktif, tidak hanya bersifat formalitas. Kinerja pengawasan harus bisa mencegah terjadinya pelanggaran secara langsung di lapangan.
3. Penggunaan Form A Harus Maksimal
Form A sebagai alat utama pengawasan PSU Barito Utara wajib diisi dengan detail. Kosongnya form A dapat melemahkan bukti pelanggaran yang terjadi dan memperlemah posisi pengawas.
“Form A itu senjata utama kita. Kalau kosong, kita tidak bisa menindak. Ini PSU Barito Utara, jangan sampai kendor,” tegas Lolly.
Langkah Strategis Bawaslu Barito Utara Hadapi PSU
Ketua Bawaslu Barito Utara, Adam Parawansa Syahbubakar, menjelaskan bahwa jajarannya telah menyiapkan berbagai strategi pengawasan. Seluruh perangkat pengawasan di kabupaten ini dimobilisasi untuk menghadapi semua tahapan PSU Barito Utara, termasuk aspek teknis, administratif, hingga keuangan.
Rangkaian Aksi Pengawasan PSU Barito Utara:
-
23 Juni 2025: Ikrar netralitas kepala desa dan pencanangan desa tanpa politik uang.
-
7 Juli 2025: Ikrar netralitas ASN.
-
8 Juli 2025: Diskusi warga (pilot project) di delapan kecamatan, menyasar 63 desa.
-
Pengawasan partisipatif: Melibatkan pengawas ad hoc dan Panwascam dalam setiap kegiatan kampanye selama masa PSU Barito Utara.
“Bukan hanya seremonial, PSU Barito Utara kami kawal dengan pengawasan melekat. Panwascam mendampingi kampanye secara langsung,” jelas Adam.
Situasi Terkini PSU Barito Utara
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa proses kampanye dalam rangka PSU Barito Utara masih terus berjalan di sejumlah kecamatan. Bawaslu bersama aparat keamanan terus melakukan pemantauan intensif, khususnya terhadap indikasi praktik politik uang, mobilisasi pemilih, dan pelibatan aparat desa.
Selain itu, kanal aduan publik untuk PSU Barito Utara juga telah dibuka. Bawaslu Barut menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran secara daring maupun langsung ke kantor Panwascam setempat.
PSU Barito Utara Jadi Barometer Nasional Demokrasi Lokal
Bagi Bawaslu RI, PSU Barito Utara adalah ujian besar integritas Pemilu lokal di Indonesia. Kesuksesan PSU Barito Utara akan menjadi contoh nasional bahwa demokrasi bisa diperbaiki lewat mekanisme hukum dan pengawasan yang akuntabel.
Sebaliknya, jika PSU ini kembali bermasalah, maka PSU Barito Utara akan menjadi preseden buruk dalam sejarah pemilu ulang di Tanah Air.
“Jaga integritas. Jangan bermain-main di PSU Barito Utara. Ini menyangkut kepercayaan publik pada proses demokrasi,” tutup Lolly.