Daerah  

PSU Barito Utara 2025: Gubernur Kalteng Serukan Pemilu Damai, Warga Diminta Tak Golput

blank
PSU Barito Utara 2025: Gubernur Kalteng Serukan Pemilu Damai, Warga Diminta Tak Golput
Ilustrasi

Palangka Raya, Getwebpress.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran memimpin langsung rapat koordinasi penting dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan PSU Barito Utara 2025 (Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara), Rabu (25/6), di Palangka Raya. Pelaksanaan PSU ini dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilkada sebelumnya.

Dalam forum tertutup yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, KPU, Bawaslu, pasangan calon, hingga tokoh masyarakat, Gubernur menyerukan agar PSU Barito Utara 2025 menjadi momentum konsolidasi demokrasi, bukan ajang konflik.

“Kita ingin PSU Barito Utara 2025 jadi contoh proses demokrasi yang damai dan bermartabat. Jangan ada perpecahan, jangan ada provokasi. Semua pihak wajib menjaga kondusivitas,” tegas Gubernur Agustiar.

Komitmen Pemerintah Provinsi untuk Sukseskan PSU Barito Utara 2025

Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk menyukseskan PSU Barito Utara 2025, termasuk keterlibatan aktif masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi teknis maupun administratif.

“Kami siap bantu sepenuhnya, baik secara teknis, logistik, hingga administratif. Yang terpenting PSU Barito Utara 2025 berjalan sesuai hukum dan semangat demokrasi kita dijaga,” ujarnya.

Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung, menambahkan bahwa koordinasi yang kuat di semua level pemerintahan adalah kunci keberhasilan PSU Barito Utara 2025.

6 Agustus: Tanggal Penentu Masa Depan Barito Utara

PSU Barito Utara 2025 akan diikuti dua pasangan calon kepala daerah:

  1. Shalahuddin – Felix Sonadie Y Tingan (Nomor Urut 1)

  2. Jimmy Carter – Inriaty Karahaweni (Nomor Urut 2)

Kedua paslon tersebut kembali berlaga dalam kontestasi ulang setelah Pilkada sebelumnya dinyatakan tidak sah akibat temuan pelanggaran prosedural. Maka dari itu, PSU Barito Utara 2025 diharapkan menjadi ajang penebusan integritas demokrasi daerah.

Ajakan Tolak Golput dan Hoaks: Pilih Sesuai Hati Nurani

Gubernur Agustiar mengimbau agar masyarakat Barito Utara tidak bersikap apatis terhadap PSU Barito Utara 2025. Ia mengingatkan warga untuk tidak golput dan tidak terpengaruh hoaks yang beredar di media sosial.

“Jangan golput. Jangan percaya hoaks. Jangan terprovokasi. Gunakan hak pilih dengan bijak di PSU Barito Utara 2025. Karena satu suara menentukan masa depan Barito Utara,” kata Gubernur dengan penuh semangat.

Pengamanan Ketat Diperintahkan Menjelang PSU Barito Utara 2025

Guna memastikan keamanan dan ketertiban selama tahapan PSU Barito Utara 2025, Gubernur meminta jajaran TNI-Polri bersiap siaga, terutama menjelang hari pencoblosan. Fokus utama adalah mencegah gesekan antarpendukung dan menjaga netralitas semua pihak.

“Jangan sampai ada gesekan. Jaga netralitas. PSU Barito Utara 2025 harus aman dan damai,” ujar Agustiar.

Bawaslu Kalteng Perketat Pengawasan PSU Barito Utara 2025

Sementara itu, Bawaslu Provinsi Kalteng mengingatkan agar semua pihak mematuhi aturan dan tidak melakukan politik uang selama PSU Barito Utara 2025. Terutama setelah mencuat isu dugaan pembagian stiker dengan lampiran uang Rp200 ribu oleh salah satu paslon.

Siti Wahidah, Koordinator Divisi Pencegahan dan Humas Bawaslu Kalteng menegaskan:

“Bawaslu sedang menelusuri indikasi politik uang dalam PSU Barito Utara 2025. Jika terbukti, konsekuensinya bisa sangat serius, termasuk diskualifikasi.”

Gerakan Desa Anti Politik Uang Mendukung PSU Barito Utara 2025 Bersih

Untuk menekan praktik politik uang dalam PSU Barito Utara 2025, Bawaslu telah mencanangkan gerakan desa anti-politik uang bersama para kepala desa dan lurah di Barito Utara. Edukasi juga dilakukan melalui talk show dan diskusi publik.

“Kami aktif mengedukasi warga tentang dampak buruk politik uang dan pentingnya menjaga integritas dalam PSU Barito Utara 2025,” terang Siti Wahidah.

Edukasi Massif Dijalankan Sebelum PSU Barito Utara 2025

Bawaslu akan melaksanakan sosialisasi partisipatif secara masif pada awal Juli sebagai bagian dari persiapan PSU Barito Utara 2025. Tujuannya agar masyarakat memahami pentingnya pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Siti Wahidah menyampaikan bahwa jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan desa telah bergerak aktif menelusuri isu yang mencuat menjelang PSU.

Tantangan Utama PSU Barito Utara 2025

Beberapa tantangan yang diidentifikasi dalam pelaksanaan PSU Barito Utara 2025 antara lain:

  • Potensi konflik antarpendukung

  • Politik uang

  • Hoaks dan ujaran kebencian

  • Netralitas ASN

  • Logistik ke daerah terpencil

Untuk itu, kolaborasi lintas sektor antara KPU, Bawaslu, TNI-Polri, dan masyarakat sangat krusial agar PSU Barito Utara 2025 berlangsung sukses.

Suara Warga: Kami Ingin Pilkada Jujur

Warga Barito Utara menyambut positif pelaksanaan PSU Barito Utara 2025 sebagai momen perbaikan demokrasi. Banyak yang berharap PSU kali ini benar-benar berlangsung jujur dan tanpa intervensi politik uang.

“Saya harap PSU Barito Utara 2025 ini adil. Jangan ada sogokan lagi. Biar yang terpilih benar-benar bekerja untuk rakyat,” kata Suhadi, warga Lahei.

Harapan Besar untuk Masa Depan Demokrasi Lokal

Pelaksanaan PSU Barito Utara 2025 bukan hanya soal pengulangan pemungutan suara, tetapi juga menjadi tolak ukur kualitas demokrasi lokal. Jika sukses, maka PSU ini bisa menjadi contoh nasional.

“PSU Barito Utara 2025 harus menjadi momentum pemurnian suara rakyat. Siapa pun yang menang harus didukung bersama demi pembangunan Barito Utara,” ujar Leonard S Ampung.