Jakarta (getwebpress) – Pengamat industri otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, menyatakan bahwa penerapan kebijakan insentif untuk mobil listrik (Electric Vehicle/EV) yang didasarkan pada jenis baterai adalah langkah strategis yang dapat menguntungkan Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia.

Dia mengungkapkan pandangannya tersebut merespons usulan Kementerian Perindustrian untuk memberikan insentif yang lebih besar kepada mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan nikel (NCM/NCA) dibandingkan dengan mobil listrik yang mengandalkan baterai lithium ferro phosphate (LFP).

“Ini adalah langkah proteksionisme strategis untuk mendorong merek EV yang mendirikan pabrik perakitannya di Indonesia, khususnya dari China, untuk mengurangi ketergantungan pada LFP impor dan beralih ke ekosistem nikel domestik kita,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta pada hari Jumat.

Menurutnya, penerapan skema insentif EV berdasarkan jenis baterai adalah bagian dari upaya mengintegrasikan industri hulu nikel dengan industri hilir, meliputi produksi sel baterai hingga kendaraan listrik.

Ia menjelaskan bahwa baterai merupakan komponen termahal dalam sebuah kendaraan listrik, menyumbang 40–50 persen dari total biaya produksi.

Pemanfaatan baterai berbasis nikel yang lebih bernilai akan mempercepat pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen dalam produksi kendaraan dan memungkinkan Indonesia untuk memperoleh lebih banyak nilai tambah dari kegiatan industri.

Di samping itu, baterai nikel memiliki densitas energi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kendaraan listrik yang diproduksi di Indonesia dengan menggunakan baterai berbahan nikel berpotensi memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dan spesifikasi yang lebih unggul dibandingkan mobil listrik standar yang menggunakan baterai LFP.

“Strategi ini sangat cerdas secara makro karena memanfaatkan keunggulan densitas energi nikel untuk menjadikan mobil EV buatan Indonesia memiliki jarak tempuh lebih jauh, serta spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan EV standar global yang semata-mata menggunakan LFP,” tutur Yannes.

Baca juga: Insentif mobil listrik berdasar jenis baterai bisa bangkitkan otomotif RI

Meskipun memiliki densitas energi yang lebih tinggi dan mampu mendukung peningkatan performa kendaraan, biaya produksi baterai berbahan nikel per kWh 35–40 persen lebih mahal dibanding baterai LFP dan memerlukan sistem manajemen panas serta keselamatan yang lebih kompleks.

Yannes menekankan perlunya dukungan pemerintah untuk menutupi selisih biaya produksi baterai nikel, sehingga harga kendaraan listrik dengan baterai nikel tetap terjangkau bagi konsumen di pasar domestik dan industri nasional bisa tumbuh secara berkelanjutan.

Kementerian Perindustrian merekomendasikan agar industri otomotif tetap memperoleh insentif pada periode fiskal tahun 2026.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa skema insentif otomotif yang diusulkan akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk segmen kendaraan, jenis teknologi, bobot TKDN, dan jenis baterai yang digunakan.

Dia menyatakan bahwa ada kemungkinan kendaraan listrik dengan baterai LFP mendapatkan insentif yang lebih kecil dibandingkan dengan mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan nikel.

Baca juga: INDEF: Penghentian insentif kendaraan listrik perbesar tekanan fiskal

Baca Juga