Pemerintah Kabupaten Barito Utara Respons Kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg Melalui Rapat Koordinasi
Muara Teweh (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji 3 kilogram yang sempat mengganggu masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bupati Barito Utara, Shalahuddin, dalam sebuah rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Selasa.
Bupati Shalahuddin menyebutkan bahwa rapat ini merupakan respons terhadap kondisi tata kelola BBM dan LPG yang berdampak signifikan kepada masyarakat. “Kami berkumpul untuk mencari solusi secepat mungkin,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati didampingi oleh Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Mereka memfokuskan diskusi pada laporan mengenai antrean panjang, kelangkaan BBM, serta penjualan di atas harga yang ditentukan pemerintah.
Salah satu isu utama yang muncul adalah frekuensi kelangkaan BBM yang terjadi di daerah tersebut. “Periodik, hampir setiap satu hingga tiga bulan sekali, selalu ada antrean panjang di SPBU,” jelas Bupati. Ia menyoroti laporan yang menyatakan bahwa beberapa SPBU hanya beroperasi satu hingga dua jam sebelum stok BBM habis.
Untuk mengatasi masalah ini, Bupati mengusulkan penjadwalan khusus bagi kendaraan dinas berpelat merah guna mengurangi antrean di SPBU. “Pengaturan ini harus diumumkan secara terbuka agar semua pihak memahami dan mendukungnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati juga mengusulkan pembentukan grup koordinasi khusus untuk memantau kondisi kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg secara harian. “Dengan koordinasi yang baik, pemerintah daerah dapat menunjukkan langkah nyata dalam penanganan masalah ini,” pungkasnya.
Langkah-langkah yang diambil diharapkan dapat menghentikan keluhan masyarakat dan menciptakan ketenangan di tengah isu kelangkaan BBM dan LPG yang terus berulang. Bupati Shalahuddin menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan.