Bengkulu, Getwebpress.com – Setelah sempat mengalami gangguan operasional, Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu ditargetkan kembali aktif pada awal Juli 2025. Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terus menggenjot percepatan pengerjaan alur pelayaran guna memastikan pelabuhan strategis di pantai barat Sumatra ini kembali beroperasi penuh sesuai jadwal.
Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub, Muhammad Masyhud, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/6). Ia menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah memfinalisasi tahap pertama pengerukan alur pelayaran yang menjadi prasyarat utama untuk dimulainya kembali aktivitas kapal.
“Kami berharap awal bulan Juli ini operasional Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu bisa dilaksanakan,” kata Masyhud.
Pengerukan Alur Tahap I Dikebut Hingga Akhir Juni
Proses pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang menjadi titik krusial untuk operasional kapal sedang dipercepat. Ditargetkan, pengerukan tahap pertama selesai akhir Juni 2025, sehingga pelabuhan dapat digunakan secara terbatas atau minimal mulai awal Juli.
Ditjen Hubla melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai juga turut mengawasi secara ketat pelaksanaan percepatan tersebut agar tidak meleset dari jadwal yang telah ditentukan.
“Pengawasan kami lakukan secara intensif. Kami ingin pastikan target operasional bisa tercapai,” imbuh Masyhud.
SOP Keluar Masuk Kapal Dipersiapkan
Dalam rangka menyambut beroperasinya kembali Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Kementerian Perhubungan juga tengah menyusun dan mempersiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk arus keluar masuk kapal. Hal ini mencakup aspek penting seperti pemeriksaan kelaiklautan kapal, pemeriksaan dokumen, serta kesiapan teknis pelabuhan.
“Pemeriksaan kelaiklautan akan kami lakukan secara ketat untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan ini,” tegas Masyhud.
Ketahanan Logistik di Pulau Enggano Masih Aman
Selain fokus pada pengerukan alur dan kesiapan pelabuhan, Kementerian Perhubungan juga memperhatikan dampak logistik terhadap wilayah terdampak, khususnya Pulau Enggano, yang mengandalkan Pelabuhan Pulau Baai sebagai jalur utama distribusi.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, saat ini pasokan bahan pokok penting dan BBM di Pulau Enggano masih mencukupi hingga akhir Juli 2025. Namun, kondisi listrik di wilayah tersebut masih terbatas, hanya beroperasi selama 12 jam per hari.
“Kami sangat berharap ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelayanan ke Enggano terus terjaga,” tutur Masyhud.
Keselamatan dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Sebagai pelabuhan utama di Provinsi Bengkulu, Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu memainkan peran strategis dalam distribusi logistik, transportasi penumpang, dan kegiatan ekspor-impor. Oleh karena itu, Ditjen Hubla memastikan bahwa kesiapan infrastruktur pendukung serta faktor keselamatan pelayaran menjadi perhatian utama.
Ditjen Hubla melalui KSOP Kelas III Pulau Baai secara berkelanjutan:
-
Melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal-kapal yang masuk dan keluar pelabuhan.
-
Meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.
-
Menjamin bahwa semua tahapan pengerjaan pengerukan dilakukan sesuai standar teknis.
“Kami pastikan tidak ada kompromi terhadap keselamatan. Semua kapal yang beroperasi harus memenuhi standar,” ujar Masyhud.
Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan Peran Strategisnya
Letak geografis Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu menjadikannya gerbang utama bagi arus logistik dari dan ke wilayah barat Pulau Sumatra. Pelabuhan ini melayani berbagai jenis angkutan, termasuk:
-
Kargo dan peti kemas
-
BBM dan bahan pokok
-
Kapal penumpang dan feri
-
Ekspor komoditas unggulan Bengkulu seperti batu bara dan karet
Dengan pemulihan operasional, pelabuhan ini diharapkan kembali menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus memperkuat konektivitas nasional dan internasional di kawasan barat Indonesia.
Tantangan dan Harapan
Meski target operasional sudah di depan mata, sejumlah tantangan masih perlu diantisipasi. Antara lain:
-
Potensi cuaca buruk yang dapat mengganggu proses pengerukan.
-
Gangguan teknis pada peralatan pengerukan dan alur pelayaran.
-
Koordinasi lintas lembaga dan keterlibatan pemda.
Namun, Masyhud optimistis semua kendala tersebut dapat diatasi melalui kerja sama yang solid antarinstansi.
“Kami mohon dukungan semua pihak, baik dari pemerintah pusat, pemda, pelaku usaha pelayaran, hingga masyarakat maritim, agar proses ini berjalan lancar,” ujarnya.