Jenewa, Getwebpress.com – Dalam sebuah pernyataan yang menggemparkan dunia internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa Israel cegah kelahiran warga Palestina melalui praktik kekerasan reproduksi yang dinilai sebagai alat genosida. Tuduhan ini disampaikan langsung oleh Reem Alsalem, Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, dalam konferensi pers di Jenewa pada Kamis (27/6).
Menurut Alsalem, tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum perang biasa, tetapi telah memenuhi unsur genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida PBB. Ini menjadi sorotan baru dalam eskalasi konflik Israel–Palestina yang belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda.
Israel Cegah Kelahiran Warga Palestina: Tuduhan Serius dari Pelapor PBB
Reem Alsalem dalam keterangannya secara tegas menyebut bahwa Israel cegah kelahiran warga Palestina melalui strategi kekerasan reproduksi yang terstruktur. Ia menyatakan, kebijakan tersebut bertujuan mengubah komposisi demografi secara paksa dan mencegah regenerasi populasi Palestina, khususnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
“Terhadap perempuan Palestina, saya percaya Israel sedang melakukan kekerasan reproduksi sebagai alat genosida, dengan tujuan mencegah kelahiran dalam populasi Palestina dan secara paksa mengubah komposisi demografi,” ujar Alsalem.
Lebih lanjut, ia mengaitkan kebijakan itu dengan niat penghancuran yang menjadi elemen utama dalam definisi genosida menurut Konvensi PBB 1948.
Konvensi Genosida dan Akar Tuduhan
Dalam kerangka hukum internasional, genosida didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut.
Alsalem menyatakan bahwa pola-pola tindakan Israel di wilayah pendudukan, termasuk pembatasan akses kesehatan, serangan terhadap fasilitas bersalin, dan tekanan terhadap perempuan hamil, bisa dikategorikan sebagai mekanisme untuk mencegah kelahiran warga Palestina.
“Tindakan ini dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, sebuah bangsa, etnis, ras, atau agama,” tambah Alsalem.
Realitas Lapangan: Perempuan Palestina di Tengah Serangan
Sejak konflik meletus pada 7 Oktober 2023, kehidupan warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat berubah drastis. Setelah serangan Hamas ke wilayah Israel, tentara Israel membalas dengan serangan udara dan darat yang terus berlangsung hingga hari ini. Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah perempuan dan anak-anak, terutama yang sedang hamil atau dalam masa nifas.
Organisasi kemanusiaan internasional mencatat bahwa banyak perempuan hamil di Gaza tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan karena rumah sakit hancur akibat bombardemen. Selain itu, pembatasan logistik dan blokade membuat obat-obatan, makanan bergizi, hingga air bersih menjadi barang langka.
Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa Israel cegah kelahiran warga Palestina secara sistematis melalui penghancuran layanan kesehatan reproduksi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Statistik Mengerikan: Korban Konflik Palestina Meningkat Tajam
Sejak Oktober 2023 hingga Juni 2025, data dari lembaga HAM dan PBB menunjukkan:
- Lebih dari 56.000 warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak.
- Sekitar 132.000 orang luka-luka, sebagian besar menderita cacat permanen.
- Ribuan perempuan kehilangan janin atau meninggal saat melahirkan akibat kondisi medis yang tidak tertangani.
- Lebih dari 80% rumah sakit di Gaza tidak lagi berfungsi secara penuh.
Dalam konteks ini, tuduhan bahwa Israel cegah kelahiran warga Palestina menjadi sangat relevan dan menuntut investigasi mendalam oleh komunitas internasional.
Respons Internasional: Kecaman dan Seruan Investigasi
Setelah pernyataan Alsalem menyebar luas, berbagai negara dan organisasi HAM menyuarakan keprihatinan dan kecaman. Beberapa negara Eropa menyerukan agar komite independen dibentuk di bawah naungan Dewan HAM PBB untuk menyelidiki tuduhan ini.
Amnesty International dalam pernyataannya menyebutkan bahwa upaya sistematis yang menyebabkan perempuan tidak dapat melahirkan dengan aman adalah pelanggaran serius HAM dan berpotensi masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Israel tidak boleh kebal hukum. Dugaan penggunaan kekerasan reproduksi sebagai alat genosida harus diinvestigasi secara transparan dan akuntabel,” tegas Amnesty.
Israel Bantah Tuduhan PBB
Pemerintah Israel segera merespons pernyataan tersebut dengan tegas membantah semua tuduhan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel menyebut tuduhan Israel cegah kelahiran warga Palestina sebagai “tidak berdasar dan bermotif politik”.
“Israel bertindak dalam kerangka hukum internasional. Kami menyesalkan tuduhan yang tidak berdasar ini, yang hanya bertujuan mencoreng nama baik kami di forum internasional,” katanya.
Israel juga menuding bahwa pernyataan Pelapor Khusus PBB tersebut bias dan mengabaikan konteks konflik yang lebih luas, termasuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Hamas.
Tekanan Bertambah pada Dewan Keamanan PBB
Situasi yang memanas ini menambah tekanan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah konkret, termasuk kemungkinan penerapan sanksi atau embargo senjata kepada Israel. Namun, posisi Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel menjadi tantangan tersendiri dalam proses diplomasi ini.
Beberapa negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan menyatakan bahwa penggunaan kekerasan terhadap tubuh perempuan sebagai alat perang adalah bentuk kebiadaban yang harus dihentikan.
“PBB dan komunitas global tidak boleh tinggal diam jika tuduhan bahwa Israel cegah kelahiran warga Palestina benar-benar terbukti,” ujar duta besar Aljazair untuk PBB.