Muara Teweh, Getwebpress.com – Panggung politik Kabupaten Barito Utara mendadak geger usai putusan mengejutkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Mei 2025. Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sebelumnya bertarung di Pilkada 2024—yakni H. Gogo Purman Jaya–Drs. Hendro Nakalelo dan Akhmad Gunadi Nadalsyah–Sastra Jaya—resmi didiskualifikasi karena terbukti melakukan pelanggaran berat berupa politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Putusan MK: Babak Baru Pilkada Barito Utara Dimulai
Dalam sidang putusan di Jakarta, MK menyatakan bahwa kedua paslon terbukti melakukan praktik politik uang dengan bukti kuat, termasuk pembagian uang kepada pemilih antara Rp6,5 juta hingga Rp16 juta per orang serta janji umrah. MK memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam 90 hari tanpa melibatkan dua paslon yang telah didiskualifikasi.
Putusan ini menjadi babak baru dalam politik Barut (Barito Utara), memicu dinamika baru dengan munculnya sejumlah figur yang mulai disebut sebagai kandidat kuat untuk mengisi kekosongan kontestasi.
Figur Baru, Harapan Baru
Dengan terjadinya kekosongan politik, sejumlah tokoh birokrat dan politisi lokal pun menjadi sorotan masyarakat. Beberapa nama mencuat, dan mulai mendapatkan simpati serta dukungan publik sebagai calon alternatif yang dinilai bersih, memiliki kapasitas, dan visi membangun Barito Utara secara berkelanjutan.
1. Ir. H. Shalahuddin, MT
Mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah selama dua periode ini menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai Bupati Barut. Saat ini menjabat sebagai Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Shalahuddin dinilai sebagai figur yang berpengalaman di bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah.
“Saya siap maju jika masyarakat memberikan kepercayaan. Barito Utara memiliki potensi besar, terutama di sektor infrastruktur, yang masih bisa dikembangkan lebih optimal,” ujarnya.
Tokoh masyarakat dan politisi senior Barut, H. Syarpani, juga menyatakan dukungannya kepada Shalahuddin.
“Beliau punya pengalaman, wawasan luas, dan kepemimpinan yang terbukti. Ini momentum tepat bagi beliau,” ucap Syarpani.
Pengamat hukum Pilkada, M. Enrico Hamlizar Tulis, SH, juga menilai kehadiran Shalahuddin akan memberi warna positif dalam dinamika politik Barut yang baru.
2. Muhlis – Pj Bupati Barito Utara
Nama Muhlis, Penjabat (Pj) Bupati Barut, juga mulai banyak diperbincangkan. Ia dikenal sebagai sosok birokrat yang bersih dan telah berpengalaman memimpin berbagai dinas di lingkungan Pemkab Barut.
“Pak Muhlis itu lengkap. Sudah dua tahun jadi Pj Bupati, dan masyarakat sangat mengenalnya. Kalau beliau bersedia maju, saya yakin masyarakat akan mendukung,” ujar Acil Henny, salah satu pedagang di Pasar Pendopo.
Beberapa tokoh masyarakat dan pensiunan juga sepakat bahwa Muhlis memiliki integritas dan popularitas yang mumpuni.
“Kuncinya tinggal apakah beliau bersedia. Dalam waktu kampanye yang singkat, sosok yang sudah dikenal seperti Muhlis punya peluang besar,” kata Ibrahim, pensiunan guru dari Jalan Kelapa Sawit.
Namun, Muhlis sendiri belum secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk maju. Ia mengatakan saat ini fokus menjalankan tugas sebagai Pj Bupati sambil mempersiapkan pelaksanaan Pilkada.
3. Drs. H. Nuryakin, M.Si
Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng dan putra asli Hulu Barito ini juga masuk dalam bursa calon potensial. Dikenal profesional dan tidak terlibat politik praktis, Nuryakin menjadi simbol harapan untuk demokrasi yang lebih bersih.
4. Hj. Mery Rukaini, M.I
Ketua DPRD Barito Utara dan salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh di daerah ini. Dengan dukungan akar rumput serta posisi politik strategis, Mery dinilai punya potensi besar jika memutuskan maju.
5. Drs. Jufriansyah, M.AP
Saat ini menjabat Pj Sekda Barito Utara. Jika ikut dalam kontestasi, posisinya dapat menjadi keunggulan sekaligus tantangan, terutama dalam menjaga netralitas ASN.
PKB dan Partai Koalisi Mulai Inventarisasi Calon
Diskualifikasi dua paslon membuat partai-partai pengusung terdorong mencari kandidat baru. Ketua DPW PKB Kalimantan Tengah, Habib Ismail Bin Yahya, mengaku terkejut atas putusan MK namun menyatakan pihaknya siap menyesuaikan strategi.
“Kami menghormati putusan MK. Kini fokus kami adalah mempersiapkan calon baru yang kuat dan berintegritas,” ujarnya kepada Tabengan.
Habib memastikan bahwa koalisi partai tidak akan diacak ulang, hanya kandidatnya saja yang akan diganti.
“Kami sudah mulai menginventarisir tokoh-tokoh yang berpeluang memenangkan PSU. Ini adalah kesempatan memperbaiki demokrasi lokal,” jelasnya.
Pengamat Politik: Perlu Terobosan, Bukan Uang
Pengamat politik Jhon Retei menekankan bahwa Pilkada ulang kali ini harus menjadi momentum perbaikan kualitas demokrasi di Barito Utara.
“Nama-nama seperti Muhlis dan Shalahuddin adalah putra terbaik Barut dengan rekam jejak birokrasi yang mumpuni. Tapi semua kembali pada sikap partai: apakah mau berubah dan tidak lagi pragmatis?” tegasnya.
Ia menambahkan, jika partai masih menilai kandidat berdasarkan isi tas atau kekuatan uang, maka demokrasi akan kembali ke titik semula. Namun jika partai berani mengusung tokoh berdasarkan integritas dan kapasitas, Barito Utara akan punya harapan baru.
Persiapan KPU: Menunggu Instruksi Pusat
Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI mengenai pelaksanaan PSU.
“Kami siap melaksanakan pemungutan suara ulang dalam waktu 90 hari, sesuai putusan MK. Petunjuk teknis dari pusat yang masih kami tunggu,” ujarnya singkat.