Jakarta, Getwebpress.com – Nama Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, ikut terseret dalam sorotan publik setelah disebut dalam surat dakwaan kasus judi online yang menyeret terdakwa Zulkarnaen Apriliantoni. Informasi ini menjadi perbincangan hangat karena berkaitan dengan dugaan permintaan untuk mengumpulkan data situs judi online yang disebut dilakukan pada Oktober 2023, saat Budi Arie masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Surat dakwaan itu menyebut bahwa Zulkarnaen diminta oleh Budi Arie Setiadi untuk mencarikan seseorang yang dapat mengumpulkan data-data situs yang terlibat praktik perjudian online. Munculnya nama Budi Arie dalam sidang ini menimbulkan berbagai tanggapan, baik dari kalangan pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil.
Pemerintah Angkat Bicara: Hormati Proses Hukum
Menanggapi kemunculan nama Budi Arie dalam persidangan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia meminta agar publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan memberikan ruang bagi pengadilan untuk menuntaskan perkara ini secara transparan.
“Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi, biarkan saja proses hukum ini berjalan. Dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang,” ujar Hasan kepada awak media di Jakarta, Senin (19/5/2025).
Hasan juga mengingatkan bahwa dalam prinsip hukum, siapa pun yang tidak bersalah harus diperlakukan adil.
“Yang salah akan dibilang salah di situ. Yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah. Nanti akan terbukti siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi, kita tunggu saja proses ini berjalan,” tegasnya.
Dorongan untuk Transparansi dan Pengawasan Publik
Dalam kesempatan yang sama, Hasan mengajak masyarakat dan media untuk turut mengawal jalannya persidangan kasus judi online ini secara aktif. Ia menilai partisipasi publik sangat penting untuk menjaga akuntabilitas proses hukum yang sedang berlangsung.
“Jadi, kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi jalannya hukum,” tambah Hasan.
Pernyataan Hasan ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak mencampuri urusan peradilan, sekaligus menjaga integritas lembaga-lembaga hukum.
Organisasi Masyarakat Sipil Ikut Bersikap
Di luar lingkup pemerintah, sejumlah organisasi sipil juga memberikan pandangan. Salah satunya adalah Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), organisasi yang dikenal aktif dalam pengawasan kebijakan digital dan keterlibatan pejabat publik.
Budi Kuntoro, Sekretaris Jenderal Pasbata, menyatakan keyakinannya bahwa Budi Arie tidak terlibat dalam kasus judi online tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti konkret yang bisa menunjukkan keterlibatan langsung sang menteri.
“Tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Justru Budi Arie dikenal sebagai sosok yang tegas dan konsisten dalam memerangi judi online di Indonesia,” ujar Budi Kuntoro.
Lebih lanjut, Pasbata juga mengingatkan agar kasus ini tidak dijadikan alat serangan politik oleh pihak-pihak tertentu.
“Kami berharap tidak ada yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politik jangka pendek. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan dan biarkan penegak hukum bekerja secara profesional,” tegasnya.
Penegak Hukum Buka Peluang Panggil Budi Arie
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak menutup kemungkinan akan memanggil Budi Arie Setiadi untuk keperluan pembuktian dalam proses hukum.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo, yang menegaskan bahwa jaksa akan mempertimbangkan relevansi keterangan Budi Arie dalam konteks pembuktian.
“Kita lihat nanti di kepentingan pembuktian. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Jika memang diperlukan, kita akan lakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” kata Haryoko kepada wartawan.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh atau pejabat publik dalam proses hukum akan tetap diproses sesuai koridor hukum, tanpa diskriminasi dan tanpa pandang bulu.
Sikap Budi Arie: Fokus Kerja dan Layani Rakyat
Di tengah sorotan media, Budi Arie akhirnya memberikan pernyataan singkat saat ditemui di tengah aktivitasnya. Dengan nada tenang, ia menyatakan bahwa saat ini dirinya memilih fokus pada tugas sebagai Menteri Koperasi dan UKM.
“Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” ujar Budi sambil menurunkan kaca mobilnya, Senin (19/5/2025).
Ketika kembali ditanya apakah dirinya siap memberikan keterangan apabila dipanggil oleh penegak hukum, Budi tetap memberikan jawaban yang sama.
“Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” ujarnya sambil mengisyaratkan agar media tidak melanjutkan pertanyaan lebih jauh.
Gestur dan respons Budi ini menunjukkan sikap tenang dan tidak defensif. Ia tampak ingin menjaga agar fokus tetap pada tanggung jawab pekerjaannya saat ini.
Rekam Jejak Budi Arie dalam Memerangi Judi Online
Perlu dicatat bahwa selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie dikenal cukup vokal dalam upaya memberantas praktik judi online. Bahkan, beberapa kebijakan tegas sempat dikeluarkannya, seperti:
-
Pemblokiran ratusan situs judi online tiap bulannya,
-
Koordinasi lintas sektor untuk penguatan sistem digital monitoring,
-
Peluncuran program literasi digital untuk mencegah dampak negatif platform ilegal.
Langkah-langkah itu membuatnya mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, terutama dalam upaya menjaga ruang digital tetap sehat.