NEW YORK, Getwebpress.com – PBB kembali mengangkat alarm bahaya atas kondisi kemanusiaan yang kian mengkhawatirkan di Jalur Gaza. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Selasa (3/6), Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengungkapkan bahwa kurang dari 80 persen truk bantuan kemanusiaan yang telah disetujui Israel berhasil mencapai wilayah Gaza.
Data ini menyoroti semakin sempitnya jalur distribusi bantuan di tengah serangan udara dan darat yang terus berlangsung serta pengungsian massal warga Palestina dari wilayah konflik.
Kurang dari 80 Persen Truk Bantuan Sampai di Gaza
Mengutip laporan dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dujarric menjelaskan bahwa sejak 17 Mei 2025, PBB dan organisasi kemanusiaan telah mengajukan lebih dari 1.200 muatan truk untuk pengiriman ke Jalur Gaza. Prosesnya melalui mekanisme pra-persetujuan dan manifesting—pengajuan daftar muatan untuk disetujui Israel sebelum dikirimkan.
Namun kenyataannya, hanya sekitar 940 truk yang berhasil diberangkatkan dari gudang di Israel. Setelah melewati proses pemeriksaan keamanan, pemindaian, dan pemuatan ulang, hanya sekitar 620 truk yang benar-benar berhasil masuk ke wilayah Palestina.
Yang lebih mengejutkan, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 370 truk yang berhasil dimuat dan didistribusikan ke warga Gaza. Artinya, kurang dari sepertiga dari total bantuan yang diajukan benar-benar menjangkau masyarakat Gaza yang membutuhkan.
“Kami tidak memiliki akses penuh terhadap proses perlintasan karena pemantau PBB tidak diizinkan hadir di titik-titik perbatasan oleh otoritas Israel,” ungkap Dujarric.
Penolakan Koordinasi oleh Israel dan Dampaknya
Dalam pembaruan yang sama, Dujarric mengungkapkan bahwa pada Senin (2/6), dari 13 permohonan koordinasi bantuan kemanusiaan, 10 ditolak oleh Israel. Permohonan itu meliputi:
-
Pengambilan bantuan dari titik distribusi Karem Shalom
-
Distribusi air bersih ke Gaza Utara
-
Pemindahan stok bahan bakar ke wilayah terdampak
Penolakan ini menambah daftar panjang kendala logistik yang dialami organisasi kemanusiaan internasional. Ketidakpastian ini mempersulit upaya bantuan dan memperburuk kondisi bagi lebih dari 2 juta penduduk Gaza yang terdampak perang.
Kondisi Kemanusiaan Memburuk: Kelaparan, Pengungsian, dan Eksploitasi Anak
PBB juga menyampaikan peringatan serius mengenai konsekuensi sosial dan ekonomi dari konflik berkepanjangan ini. Dujarric menyebut adanya peningkatan drastis kasus:
-
Buruh anak (child labor)
-
Pernikahan dini
-
Perpisahan keluarga akibat pengungsian massal dan pemisahan wilayah
“Semua ini dipicu oleh kombinasi dari kelaparan, perpindahan paksa, dan runtuhnya ekonomi lokal,” tegas Dujarric.
Lebih dari 75 persen warga Gaza saat ini menjadi pengungsi di wilayah yang semakin sempit dan minim akses pangan, air bersih, dan layanan medis.
Jalur Bantuan yang Diperketat: Titik Krisis Baru di Karem Shalom
Titik masuk bantuan utama kini bergantung pada Karem Shalom, namun koordinasi bantuan di lokasi ini juga semakin diperketat oleh otoritas Israel. Sejumlah organisasi kemanusiaan mengeluhkan proses persetujuan yang panjang dan tidak transparan, ditambah banyaknya pengembalian atau penolakan muatan tanpa penjelasan rinci.
Tanpa pemantauan independen di titik perlintasan, banyak pihak khawatir terhadap kemungkinan manipulasi data atau penyalahgunaan sistem distribusi.
Gaza di Ambang Bencana Kemanusiaan
Beberapa laporan lapangan dari LSM internasional dan badan-badan PBB menyebut bahwa cadangan makanan dan bahan bakar di Gaza hanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Tanpa pengiriman baru, warga terancam menghadapi kelaparan skala besar, terutama anak-anak dan lansia yang paling rentan.
“Situasinya bukan lagi genting—ini sudah menjadi krisis kemanusiaan akut, bahkan sebelum sepenuhnya diklasifikasikan sebagai bencana kelaparan oleh badan-badan internasional,” ujar seorang pejabat OCHA (yang tidak disebutkan namanya dalam laporan internal PBB).
Reaksi Dunia Internasional: Seruan untuk Buka Akses Bantuan
Kondisi ini memicu gelombang keprihatinan internasional. Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk beberapa negara Arab dan negara-negara Eropa, telah mendesak Israel untuk membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
Beberapa seruan utama mencakup:
-
Pelepasan blokade atas bantuan medis dan pangan
-
Pemulihan jalur distribusi air dan listrik
-
Pemberian akses kepada pemantau internasional dan jurnalis independen
Namun hingga saat ini, belum ada terobosan konkret yang diumumkan oleh Israel atau mediator regional untuk menjamin kelancaran arus bantuan ke wilayah Gaza.