Jakarta, Getwebpress.com – Job fair atau bursa kerja yang selama ini dianggap sebagai solusi instan penyerapan tenaga kerja, kini mulai dipertanyakan efektivitasnya. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai bahwa pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan job fair, menyusul data yang menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lowongan kerja yang ditawarkan dan tenaga kerja yang berhasil diserap.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menyampaikan bahwa banyaknya lowongan kerja yang tersedia dalam job fair belum tentu menjamin terserapnya tenaga kerja secara signifikan. Menurutnya, ketidaksesuaian jumlah pelamar yang diterima bisa mengindikasikan dua hal: mismatch kompetensi atau hanya formalitas dari perusahaan peserta.
“Kalau lowongan kerja banyak tapi sedikit yang diterima, jelas ada masalah. Bisa jadi karena pencari kerja tidak sesuai kualifikasi, atau justru perusahaan hanya formalitas hadir tanpa niat merekrut. Ini yang harus dievaluasi secara berkala oleh Kementerian dan dinas tenaga kerja,” ujar Huda, Selasa (3/6/2025).
Data CELIOS: Lowongan Kerja Melimpah, Pelamar Menurun
Merujuk data CELIOS, sepanjang tahun 2025 telah tercatat sekitar 883.000 lowongan kerja yang dibuka, namun hanya sekitar 400.000 pencari kerja yang melamar. Ini berarti lebih dari separuh lowongan kerja tersebut tidak dilamar atau tidak berhasil menyerap tenaga kerja secara nyata.
Fenomena ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain:
-
Diskriminasi dalam persyaratan kerja
-
Tingkat upah yang rendah
-
Kondisi kerja yang tidak layak
-
Ketidakpastian ekonomi
-
Mismatch antara latar belakang pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja
“Job fair sekarang bukan hanya soal kumpul lowongan kerja, tapi bagaimana menjembatani kebutuhan perusahaan dan kompetensi pencari kerja. Tanpa pengawasan dan evaluasi, job fair hanya menjadi ajang formalitas tanpa dampak nyata,” tegas Huda.
Evaluasi Berkala Job Fair Harus Jadi Agenda Tetap
Huda juga menyoroti pentingnya pelaporan detail dari perusahaan peserta job fair, termasuk jumlah lowongan yang dibuka dan jumlah pelamar yang benar-benar diterima. Ini penting sebagai bahan evaluasi agar pemerintah tidak terus menggelar event yang hanya bersifat seremonial.
Ia menekankan bahwa setiap instansi yang mengadakan job fair, baik pusat maupun daerah, wajib transparan dan akuntabel.
“Evaluasi tahunan harus mencakup berapa lowongan yang dibuka, berapa pelamar yang datang, dan berapa yang benar-benar diterima. Ini harus terdata jelas agar job fair bisa benar-benar berdampak,” jelasnya.
CELIOS Usulkan Kolaborasi Pemerintah dengan Platform Digital Rekrutmen
Dalam wawancara terpisah, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyarankan agar pemerintah tidak hanya terpaku pada bursa kerja fisik atau event job fair semata. Ia menilai kemitraan dengan platform digital swasta seperti Jobstreet, LinkedIn, hingga Glints dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, ia juga menilai platform milik pemerintah seperti SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan perlu dioptimalkan.
“Pertanyaannya sekarang, di mana pencari kerja dan pemberi kerja bertemu? Di era digital ini jawabannya ada di platform online. Pemerintah harus optimalkan platform-platform itu, termasuk yang miliknya sendiri,” kata Media.
SIAPkerja: Platform Digital Kemenaker yang Belum Maksimal
Platform SIAPkerja yang diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan secara digital, sekaligus memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Namun hingga kini, pemanfaatannya belum maksimal, terutama di kalangan perusahaan swasta yang masih terbiasa merekrut melalui platform pihak ketiga.
CELIOS menilai bahwa sinergi antara pemerintah dan platform digital swasta menjadi kunci keberhasilan pengelolaan tenaga kerja modern.
Mengurai Akar Masalah: Kenapa Job Fair Tidak Efektif?
Berikut adalah sejumlah akar masalah yang membuat job fair dinilai tidak efektif dalam menyerap tenaga kerja:
-
Mismatch Kompetensi dan Kualifikasi
Banyak pelamar yang tidak memenuhi syarat karena latar belakang pendidikan atau keahlian tidak sesuai dengan kebutuhan industri. -
Ekspektasi Gaji dan Lingkungan Kerja
Pelamar enggan melamar jika upah rendah dan lingkungan kerja dianggap tidak layak. -
Persyaratan Diskriminatif
Beberapa perusahaan masih memasukkan syarat usia, gender, dan status pernikahan secara eksplisit yang mempersempit peluang. -
Formalitas Perusahaan Peserta
Sebagian perusahaan hanya hadir dalam job fair untuk kepentingan branding atau sekadar memenuhi undangan, tanpa niat merekrut secara serius. -
Minimnya Pemanfaatan Teknologi Rekrutmen
Job fair offline kerap tidak memanfaatkan teknologi berbasis AI dan digital tracking dalam penyaringan kandidat.
Rekomendasi CELIOS kepada Pemerintah
CELIOS memberikan beberapa rekomendasi kebijakan konkret untuk mengoptimalkan bursa kerja di masa depan:
-
Audit dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan job fair
-
Pengawasan jumlah pekerja yang diterima dari setiap job fair
-
Integrasi data job fair dengan platform SIAPkerja dan BPS
-
Kemitraan aktif dengan platform digital seperti LinkedIn dan Jobstreet
-
Mendorong penyusunan profil kompetensi digital untuk tiap pelamar