Teheran, Getwebpress.com – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara tegas membantah adanya rencana pertemuan dengan Amerika Serikat untuk membahas perundingan nuklir. Dalam wawancara eksklusif yang disiarkan televisi pemerintah Iran pada Kamis (26/6), Araghchi menyebut bahwa Teheran belum mengambil keputusan apa pun untuk melanjutkan dialog nuklir dengan Washington di tengah ketegangan yang meningkat usai konflik bersenjata antara Iran dan Israel.
Pernyataan Araghchi muncul sebagai tanggapan atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dalam konferensi persnya mengatakan bahwa akan ada “pembicaraan tidak langsung” antara Washington dan Teheran dalam waktu dekat.
“Belum ada pengaturan apa pun untuk putaran baru pembicaraan tidak langsung dengan AS sejauh ini. Pernyataan mereka penuh dengan kontradiksi,” tegas Araghchi.
Iran Tolak Perundingan: Trauma Diplomasi dan Agresi Militer AS
Araghchi mengungkapkan bahwa pengalaman sebelumnya dengan Amerika Serikat telah membuat Iran berhati-hati untuk kembali ke meja perundingan. Ia menuding bahwa AS tidak hanya tidak konsisten dalam sikap diplomatik, tetapi juga telah “mengkhianati semangat diplomasi” dengan mendukung agresi militer Israel dan melancarkan serangan udara langsung terhadap fasilitas nuklir Iran.
“Dalam negosiasi terakhir, mereka mencoba memancing kami untuk menyerahkan hak-hak bangsa kami,” kata Araghchi. “Ketika peristiwa tertentu terjadi, mereka justru memaksakan perang dan membiarkan rezim kriminal Zionis (Israel) melakukan serangan.”
Komentar tersebut merujuk pada krisis yang terjadi baru-baru ini, yakni konflik bersenjata selama 12 hari antara Iran dan Israel, yang memuncak pada serangkaian serangan udara dan serangan drone, serta merenggut ribuan nyawa dari kedua belah pihak.
12 Hari Konflik Iran–Israel: Serangan Brutal dan Gencatan Senjata
Konflik antara Iran dan Israel meletus pada 13 Juni 2025, menyusul serangan mendadak Israel terhadap sejumlah target militer, fasilitas nuklir, dan area sipil di berbagai kota Iran. Menurut laporan resmi dari Kementerian Kesehatan Iran, sedikitnya 606 orang tewas dan 5.332 orang terluka akibat serangan tersebut.
Sebagai tanggapan, Iran meluncurkan serangan rudal dan drone balasan ke sejumlah wilayah di Israel. Data yang dirilis oleh Universitas Ibrani Yerusalem menyebutkan, serangan balasan Iran menyebabkan 29 warga Israel tewas dan lebih dari 3.400 lainnya terluka.
Setelah dua pekan konflik yang memicu kecemasan internasional akan perang kawasan berskala penuh, gencatan senjata akhirnya disepakati pada 24 Juni, berkat mediasi intensif dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa.
AS Dianggap Tidak Netral dalam Konflik
Kendati AS menjadi sponsor utama dalam gencatan senjata, namun Iran menilai posisi Washington tidak netral dan berpihak pada Israel. Hal inilah yang membuat Iran semakin enggan untuk membuka kembali jalur diplomatik dengan AS.
“Mereka (AS) tidak bisa bermain dua peran sekaligus: sebagai mediator dan pendukung agresor,” ujar Araghchi dengan nada tajam.
Ia juga menegaskan bahwa hak atas pengayaan uranium dan pengembangan program nuklir damai adalah bagian dari kedaulatan nasional Iran yang tidak bisa ditawar melalui tekanan diplomatik atau militer.
Situasi Nuklir Iran: Di Tengah Tekanan dan Kecurigaan Internasional
Isu program nuklir Iran kembali mencuat setelah serangan terhadap fasilitas nuklir di Natanz dan Fordow oleh Israel. Dalam laporan terakhir Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran disebut telah meningkatkan kapasitas pengayaan uraniumnya ke tingkat yang mendekati persenjataan.
Namun, pemerintah Iran bersikukuh bahwa seluruh kegiatan nuklir mereka adalah untuk kepentingan damai, seperti produksi energi dan kebutuhan medis.
“Iran tetap komitmen pada perjanjian nuklir JCPOA, tetapi kami tidak akan tinggal diam saat fasilitas kami diserang dan kedaulatan kami dilanggar,” ujar pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Iran.
Klaim Pertemuan dengan Trump Dinilai Manipulatif
Sementara itu, pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut adanya “kemungkinan pembicaraan” dengan Iran minggu depan, dinilai oleh pemerintah Teheran sebagai upaya manipulatif untuk membentuk opini publik dan menutupi kegagalan diplomasi AS di kawasan Timur Tengah.
Araghchi menegaskan bahwa tidak ada komunikasi resmi atau informal yang sedang berlangsung antara pemerintah Iran dan Amerika Serikat terkait perundingan nuklir atau perjanjian damai lainnya.
“Saya masih berkomunikasi dengan beberapa menteri luar negeri, namun tidak satu pun dari mereka mewakili kepentingan AS,” tambah Araghchi.
Posisi Iran dalam Diplomasi Global: Mencari Dukungan Timur dan Selatan
Meski menolak dialog dengan AS, Iran tetap membuka jalur komunikasi dengan negara-negara mitra seperti Rusia, Tiongkok, Turki, dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pemerintah Iran percaya bahwa poros kerja sama multilateral dapat menjadi alternatif dari tekanan sepihak AS dan sekutunya.
Iran juga memperkuat posisi di BRICS+ dan memperluas kerja sama energi serta pertahanan dengan negara-negara Afrika dan Amerika Latin, sebagai bagian dari strategi geopolitik untuk menyeimbangkan dominasi barat.
Respons Dunia Internasional terhadap Ketegangan Nuklir
Berbagai pihak di komunitas internasional menanggapi dengan kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan nuklir antara Iran dan AS. Uni Eropa meminta kedua negara untuk menahan diri dan kembali ke jalur diplomatik demi stabilitas kawasan.
Sementara itu, Rusia dan Tiongkok secara terbuka mendukung posisi Iran dalam mempertahankan program nuklir damai, dan mengecam tindakan agresif Israel serta keterlibatan AS dalam konflik tersebut.
Kecaman atas Serangan Fasilitas Nuklir
Lembaga pengawas nuklir independen Internasional menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, terutama Konvensi Perlindungan Fasilitas Nuklir Sipil yang ditetapkan oleh IAEA.
Iran sendiri menyebut serangan tersebut sebagai tindakan terorisme negara dan mengajukan pengaduan resmi ke Dewan Keamanan PBB.