Jenewa, Getwebpress.com – Menteri Luar Negeri Iran, Sayed Abbas Araghchi, secara tegas menyebut serangan militer Israel terhadap negaranya sebagai tindakan “sewenang-wenang dan kriminal” dalam pidatonya di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Jumat (20/6/2025). Ia meminta dunia internasional untuk mengutuk keras apa yang ia sebut sebagai bentuk agresi brutal dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Dalam forum diplomatik tingkat tinggi itu, Araghchi menyuarakan kemarahan Iran atas eskalasi serangan Israel yang telah menyebabkan kerusakan luas dan korban jiwa di berbagai wilayah sipil di Iran. Ia menuduh Israel tidak hanya menyerang fasilitas militer, tetapi juga membidik infrastruktur publik, kawasan permukiman padat penduduk, rumah sakit, hingga gedung Kementerian Luar Negeri Iran.
“Ratusan rekan saya tewas dan terluka. Serangan ini telah menyasar fasilitas vital termasuk fasilitas nuklir damai kami, yang semuanya berada di bawah pengawasan IAEA,” kata Araghchi di hadapan delegasi PBB.
Iran Tegaskan Serangan Israel Langgar Piagam PBB
Dalam pernyataannya yang penuh kecaman, Araghchi menegaskan bahwa serangan Israel jelas melanggar Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain. Ia juga menyatakan bahwa Iran berhak secara hukum untuk melakukan pembelaan diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB.
“Iran membela diri dari serangan biadab ini. Ini adalah hak kami yang sah sebagai negara berdaulat,” tegas Menlu Iran tersebut.
Araghchi menggambarkan agresi militer tersebut sebagai “kejahatan perang serius” yang tidak hanya menyebabkan kerugian manusia, tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana lingkungan dan kesehatan publik, terutama karena lokasi yang diserang mencakup instalasi nuklir yang bersifat damai.
Seruan Iran untuk Dunia Internasional: “Sekaranglah Saatnya Bertindak”
Dalam nada yang keras namun diplomatis, Menlu Iran mengajak seluruh anggota Dewan HAM PBB dan masyarakat internasional untuk tidak tinggal diam. Ia mempertanyakan relevansi dan efektivitas sistem internasional yang sudah dibangun selama delapan dekade terakhir jika tidak mampu mencegah atau merespons agresi seperti yang dialami Iran.
“Jika sistem dan mekanisme perlindungan HAM global benar-benar berarti, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk digunakan,” tegasnya dalam pidato yang mendapat perhatian luas dari delegasi negara-negara peserta.
Ketegangan Diplomatik Memanas: Israel Tolak Kehadiran Iran di Sidang PBB
Sebelum pidato Menlu Iran, ketegangan sudah muncul dalam sidang Dewan HAM tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB di Jenewa, Daniel Meron, menyampaikan keberatan keras terhadap kehadiran dan pernyataan Iran.
Meron menilai Iran tidak pantas diberikan panggung diplomatik di forum hak asasi manusia, seraya menyerukan kepada negara-negara mitra di Eropa untuk mengambil sikap tegas.
“Iran adalah ancaman bagi stabilitas kawasan. Kami menyerukan penghentian total program nuklir Iran, pembongkaran sistem balistik, serta penghentian keterlibatan regionalnya,” ujar Meron.
Israel juga menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam perundingan Jenewa dan mendesak sekutu-sekutunya untuk menolak legitimasi Iran dalam forum tersebut.
Konteks Ketegangan Iran-Israel: Serangan dan Balasan yang Meningkat
Dalam sepekan terakhir, situasi di Timur Tengah kembali memanas. Laporan dari sejumlah media internasional menyebutkan bahwa Israel telah melakukan serangkaian serangan udara ke wilayah Iran, yang disebut-sebut sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi ancaman nuklir. Namun, pihak Iran mengklaim bahwa fasilitas yang diserang adalah bagian dari program energi nuklir damai yang berada di bawah pengawasan IAEA.
Di sisi lain, Teheran disebut telah meningkatkan kesiagaan militer dan memperingatkan bahwa pihaknya siap melakukan balasan secara “proporsional dan menyeluruh” jika agresi terus dilakukan.
Fasilitas Nuklir Damai Jadi Sasaran: Risiko Bahaya Lingkungan Membayangi
Salah satu hal paling mengkhawatirkan yang disampaikan Menlu Araghchi adalah bahwa fasilitas nuklir damai di Iran turut menjadi target serangan Israel. Padahal, fasilitas-fasilitas tersebut telah secara rutin diaudit oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan dinyatakan tidak memiliki tujuan militer.
Serangan terhadap instalasi tersebut bukan hanya dikhawatirkan melanggar hukum internasional, tetapi juga dapat mengancam keselamatan warga sipil karena potensi kebocoran radiasi dan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.
Respons Dunia Terbelah: Dukungan dan Kecaman Mengalir
Beberapa negara di Asia dan Afrika menyatakan solidaritasnya kepada Iran dan mendesak Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang darurat. Sementara itu, negara-negara sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris memilih untuk menahan komentar secara langsung, namun tetap mempertahankan posisi “mendukung hak Israel untuk membela diri”.
Uni Eropa, di sisi lain, menyerukan “penghentian kekerasan dari kedua belah pihak” dan mengimbau agar jalur diplomasi tetap dikedepankan untuk menghindari konflik yang lebih luas.
Arah Diplomasi ke Depan: Apakah Dewan HAM PBB Akan Bertindak?
Pertanyaan besar kini mengemuka: apakah Dewan HAM PBB akan mengambil langkah nyata terhadap dugaan pelanggaran berat yang disampaikan Iran, atau justru terbelenggu oleh tarik-menarik geopolitik di antara negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan?
Jika laporan Iran terbukti benar, maka serangan terhadap fasilitas sipil dan kementerian luar negeri dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Ketua Dewan HAM mengenai langkah berikutnya yang akan diambil.