Gaza Berdarah: Hampir 1.000 Warga Tewas Saat Antre Bantuan, Israel Dikecam Dunia

blank
Gaza Berdarah: Hampir 1.000 Warga Tewas Saat Antre Bantuan, Israel Dikecam Dunia
Warga Palestina yang mengungsi menunggu untuk menerima makanan gratis dari pusat distribusi makanan di Kota Gaza, Palestina, Senin (14/7/2025).

GAZA, Getwebpress.com – Dunia internasional kembali menyoroti keras agresi Israel di Jalur Gaza setelah laporan terbaru menyebutkan hampir 1.000 warga Palestina tewas akibat serangan militer Israel di lokasi-lokasi distribusi bantuan kemanusiaan sejak akhir Mei 2025.

Kantor Media Pemerintah Gaza pada Minggu (20/7) melaporkan, jumlah korban yang tewas saat mengantre bantuan telah mencapai 995 orang, dengan 6.011 orang luka-luka dan 45 orang lainnya dilaporkan hilang.

“Tempat distribusi bantuan kemanusiaan kini berubah menjadi jebakan maut,” demikian pernyataan resmi Kantor Media Gaza.

Istilah “jebakan maut” ini disematkan kepada pusat-pusat distribusi bantuan yang dijalankan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza, karena telah berulang kali menjadi sasaran tembakan mematikan dari tentara Israel.

Penderitaan Rakyat Gaza: Kelaparan dan Kekurangan Gizi Mengancam

Tidak hanya dihantui ancaman serangan, rakyat Palestina di Gaza kini juga menghadapi bencana kelaparan. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, kondisi kekurangan gizi di wilayah tersebut semakin parah.

60.000 bayi dilaporkan mengalami kekurangan gizi,
600.000 anak-anak di bawah usia 10 tahun terancam kelaparan,
dan sekitar 60.000 ibu hamil kekurangan asupan makanan yang layak.

Kemenkes Gaza memperingatkan bahwa tanpa adanya bantuan medis dan pangan yang memadai, jumlah korban jiwa diperkirakan akan terus meningkat drastis.

Laporan Tentara Israel: Perintah Menembak Warga Sipil?

Kontroversi mencuat setelah media Israel, Haaretz, dalam laporan investigasinya pada Juni lalu mengungkapkan kesaksian beberapa tentara Israel yang bertugas di Gaza. Mereka menyebut adanya perintah langsung dari perwira tinggi untuk menembak warga Palestina tak bersenjata yang berkerumun di sekitar titik distribusi bantuan.

Meski demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant segera membantah tuduhan tersebut. Keduanya menyebut tuduhan itu sebagai provokasi tanpa dasar.

Namun, hingga kini, Israel belum memberikan klarifikasi lebih lanjut atau bukti yang bisa mematahkan laporan tersebut.

Israel Vs UNRWA: Larangan Kegiatan Kemanusiaan

Konflik kemanusiaan ini diperparah dengan larangan resmi pemerintah Israel terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Sejak 30 Januari 2025, Israel secara hukum melarang UNRWA beroperasi di wilayah kekuasaannya, termasuk di Jalur Gaza.

Langkah ini diambil setelah parlemen Israel mengesahkan rancangan undang-undang yang memblokir aktivitas UNRWA, dengan dalih beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa Israel belum memberikan bukti valid terkait tuduhan tersebut.

Manipulasi Bantuan Kemanusiaan?

Pada 20 Mei 2025, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menuduh pemerintah Israel memanipulasi distribusi bantuan sebagai alat politik.

“Israel menggunakan bantuan kemanusiaan untuk mengusir paksa warga Palestina dari tanah mereka,” ujar Lazzarini dalam pernyataannya.

Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa Israel dan Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Amerika Serikat kini mengelola titik-titik distribusi bantuan yang terkonsentrasi di wilayah selatan Jalur Gaza.

Distribusi yang terkonsentrasi ini memaksa warga Gaza melakukan perjalanan jauh dan berisiko tinggi hanya untuk mendapatkan sedikit bantuan makanan, air bersih, atau kebutuhan dasar lainnya. Dalam kondisi seperti ini, antrean panjang kerap menjadi sasaran empuk serangan yang mematikan.

Kritik Dunia Internasional Menguat

Berbagai organisasi hak asasi manusia internasional mengecam keras serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza, terutama yang sedang mengantre bantuan.

Kelompok-kelompok seperti Human Rights Watch, Amnesty International, dan berbagai negara di Timur Tengah menuntut adanya penyelidikan independen atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan Israel.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB terus menghadapi kebuntuan dalam upaya menekan Israel agar menghentikan kekerasan di Gaza, seiring dengan dukungan politik dan militer dari Amerika Serikat kepada sekutunya tersebut.

Ancaman Kelaparan Massal di Gaza

Dengan blokade yang masih diberlakukan Israel, akses bantuan kemanusiaan ke Gaza masih sangat terbatas. PBB dan sejumlah LSM internasional memperingatkan bahwa tanpa intervensi segera, Gaza akan menghadapi kelaparan massal, yang bisa menjadi genosida perlahan terhadap rakyat Palestina.

Sampai saat ini, kondisi di Gaza tetap kritis. Jumlah korban terus bertambah, dan ancaman bencana kemanusiaan berskala besar di wilayah tersebut tampaknya tinggal menunggu waktu.