Doha, Getwebpress.com – Harapan dunia internasional terhadap tercapainya gencatan senjata baru antara Israel dan Hamas kembali kandas. Perundingan tidak langsung yang berlangsung di ibu kota Qatar, Doha, dilaporkan mengalami kebuntuan tanpa kemajuan berarti.
Menurut laporan yang dikutip dari lembaga penyiaran publik Israel, KAN, hingga Senin (19/5/2025) belum ada titik temu antara kedua pihak yang bertikai, meskipun upaya diplomatik intensif telah dilakukan oleh mediator internasional.
“Tidak ada kemajuan dalam pembicaraan untuk mencapai kesepakatan,” tulis KAN, mengutip sumber diplomatik Israel dan asing yang terlibat dalam proses negosiasi.
Negosiasi Mandek: Israel Pertimbangkan Tarik Delegasi
Situasi ini membuat Israel mulai mempertimbangkan opsi drastis, yakni menarik seluruh delegasi perundingannya dari Qatar jika pembicaraan tidak menunjukkan arah yang lebih produktif dalam waktu dekat.
Sikap ini memperlihatkan frustrasi pihak Israel terhadap lambatnya respons atau ketidaksesuaian posisi antara apa yang mereka ajukan dengan tuntutan Hamas.
“Israel bahkan menimbang untuk menarik delegasi perundingan dari Qatar,” lanjut laporan KAN, menekankan bahwa kehadiran tim perunding hanya akan dilanjutkan jika terlihat peluang kemajuan konkret.
Tawaran Gencatan Senjata 60 Hari: Solusi Setengah Jalan?
Sumber diplomatik mengungkap bahwa pada Sabtu lalu, Israel mengajukan proposal baru dalam perundingan di Doha. Dalam skema tersebut, Israel menawarkan gencatan senjata selama 60 hari di Jalur Gaza sebagai imbalan atas pembebasan setengah dari jumlah sandera Israel yang diyakini masih hidup.
Menurut KAN, proposal ini diajukan oleh delegasi Israel yang menginginkan skema pertukaran terbatas dalam fase awal, dengan harapan dapat membuka jalan bagi kesepakatan jangka panjang.
Namun hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Israel maupun pihak Hamas terkait rincian kesepakatan atau penyebab macetnya negosiasi tersebut.
Kondisi Tawanan: 58 Warga Israel Masih Disandera, Ribuan Palestina Ditahan
Israel memperkirakan bahwa masih ada 58 warga negara Israel yang ditahan di Jalur Gaza, termasuk sekitar 20 orang yang diyakini masih hidup. Mereka terdiri dari warga sipil dan personel militer yang ditangkap sejak meletusnya konflik besar pada Oktober 2023 lalu.
Sementara di sisi lain, kelompok-kelompok hak asasi manusia melaporkan bahwa lebih dari 9.900 warga Palestina saat ini berada dalam tahanan Israel. Banyak dari mereka tidak melalui proses pengadilan yang transparan, dan dilaporkan mengalami kondisi penahanan yang buruk, termasuk penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, hingga perlakuan tidak manusiawi lainnya.
“Kondisi para tahanan Palestina sangat mengkhawatirkan dan tidak sesuai standar hak asasi manusia internasional,” tulis pernyataan gabungan dari sejumlah LSM Israel dan Palestina yang fokus pada isu kemanusiaan.
Doha Jadi Titik Strategis Diplomasi Timur Tengah
Pemilihan Doha sebagai lokasi perundingan bukan tanpa alasan. Qatar dikenal memiliki hubungan dengan berbagai kelompok di kawasan, termasuk dengan Hamas. Negara ini juga sering memainkan peran sebagai mediator informal dalam konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan.
Namun, proses negosiasi yang berlangsung di Doha kali ini belum berhasil memecah kebuntuan yang ada. Terlalu banyak perbedaan mendasar antara tuntutan masing-masing pihak, dan minimnya kepercayaan menjadi penghalang utama.
Ketegangan Terus Meningkat di Gaza
Sementara diplomasi berlangsung di meja perundingan, ketegangan di lapangan terus meningkat. Laporan dari lembaga internasional seperti PBB dan Palang Merah menunjukkan bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan semakin langka, terutama di wilayah utara Gaza yang hancur parah akibat serangan udara dan blokade militer Israel.
Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa kegagalan negosiasi ini dapat memicu eskalasi konflik bersenjata baru, yang tidak hanya memperparah penderitaan warga sipil, tetapi juga menghancurkan harapan untuk solusi damai yang berkelanjutan.
Reaksi Internasional: Tekanan terhadap Kedua Pihak Meningkat
Negara-negara seperti Amerika Serikat, Mesir, dan Turki dikabarkan ikut terlibat dalam upaya mendorong kesepakatan antara Hamas dan Israel. Namun hingga kini, tekanan internasional belum membuahkan hasil konkret.
PBB melalui Sekretaris Jenderal António Guterres menyerukan kedua pihak untuk menunjukkan fleksibilitas dan berkomitmen pada prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.
“Gencatan senjata yang berkelanjutan dan pertukaran tahanan adalah langkah pertama menuju perdamaian yang lebih luas. Dunia menanti langkah berani dari para pemimpin,” kata Guterres dalam konferensi pers terbaru.
Gencatan Senjata Parsial atau Solusi Komprehensif?
Sejumlah analis menilai bahwa proposal gencatan senjata 60 hari yang diajukan Israel hanya akan menjadi solusi sementara dan parsial, bukan langkah menyeluruh untuk mengakhiri konflik. Selama tidak ada kerangka politik yang jelas mengenai masa depan Gaza, pembentukan negara Palestina, serta status Yerusalem, maka gencatan senjata jangka pendek akan mudah runtuh kapan saja.
Sementara itu, Hamas diyakini tetap bersikukuh pada tuntutan mereka agar Israel mengakhiri blokade atas Gaza, membebaskan semua tahanan Palestina, dan mengakui hak-hak dasar bangsa Palestina.