Pontianak, Getwebpress.com — Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memperkuat komitmennya dalam memastikan penyaluran BBM di perbatasan Kalbar (Kalimantan Barat) berjalan optimal, aman, dan tepat sasaran. Dalam kunjungan kerja ke sejumlah wilayah strategis di Kalbar pada 26–27 Juni 2025, BPH Migas menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas lembaga dan pemangku kepentingan demi menjaga keandalan pasokan bahan bakar minyak, khususnya di daerah-daerah perbatasan yang menghadapi tantangan geografis kompleks.
Tinjau Langsung Operasional Fuel Terminal Sanggau
Dalam kunjungannya ke Fuel Terminal (S) Sanggau, anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dan Iwan Prasetya Adhi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional dan rantai distribusi penyaluran BBM di perbatasan Kalbar. Pemeriksaan ini mencakup:
- Fasilitas penyimpanan BBM
- Sistem pengisian dan pengangkutan
- Jaringan pipa distribusi
- Dermaga penyaluran bahan bakar
Langkah ini merupakan bentuk pengawasan langsung agar penyaluran BBM di perbatasan Kalbar tetap terjaga, terutama menjelang periode kebutuhan energi tinggi, seperti musim kemarau dan masa tanam.
“Kami pastikan distribusi BBM berjalan aman dan lancar, khususnya di Sanggau dan wilayah-wilayah penyangga lain di Kalimantan Barat,” tegas Abdul Halim di lokasi.
Keandalan Pasokan Energi Butuh Sinergi
Dalam keterangannya, Abdul Halim menekankan pentingnya kolaborasi antara BPH Migas, badan usaha penugasan seperti PT Pertamina Patra Niaga, mitra distribusi, serta pemerintah daerah. Tujuan utama sinergi ini adalah menjamin penyaluran BBM di perbatasan Kalbar tidak terganggu oleh kendala teknis, infrastruktur, maupun faktor eksternal lainnya.
Ia juga menyoroti urgensi peningkatan kapasitas fasilitas penyimpanan BBM di wilayah Kalbar, sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan energi dalam jangka panjang.
“Ke depan, fasilitas penyimpanan harus ditingkatkan. Wilayah perbatasan memerlukan keandalan tinggi karena aksesnya tidak semudah wilayah lain,” ujar Halim.
Iwan Prasetya: Infrastruktur Penunjang Masih Perlu Ditingkatkan
Senada dengan Halim, Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi menyoroti perlunya penyempurnaan infrastruktur teknis sebagai elemen kunci dalam penyaluran BBM di perbatasan Kalbar. Ia menyebut bahwa kesiapan infrastruktur sangat memengaruhi kecepatan dan efisiensi distribusi BBM ke daerah-daerah terpencil.
“Ada beberapa infrastruktur teknis di Terminal Sanggau yang perlu ditingkatkan. Ini penting demi memperkuat keandalan distribusi BBM ke wilayah perbatasan,” ungkap Iwan.
Ia juga mendorong adanya pemetaan manajemen risiko yang komprehensif melalui skema RAE (Reguler, Alternative, Emergency). Skema ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi gangguan distribusi yang bisa terjadi akibat kondisi alam, logistik, atau faktor non-teknis lainnya.
Audiensi dengan Gubernur Kalbar: BBM Subsidi Harus Mudah Diakses
Masih dalam rangkaian kunjungan kerja, BPH Migas mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, guna membahas perbaikan sistem penyaluran BBM di perbatasan Kalbar, khususnya terkait distribusi BBM subsidi.
Gubernur Ria menegaskan pentingnya memastikan BBM subsidi jenis solar tetap tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
“Kami minta agar distribusi BBM subsidi benar-benar diperhatikan. Masyarakat tidak boleh kehabisan solar, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari transportasi dan pertanian,” katanya.
Ria juga memberikan apresiasi atas kerja sama yang telah dibangun antara BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, PT AKR Corporindo, serta Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menjaga kelancaran penyaluran BBM di perbatasan Kalbar.
Pantau Potensi Gangguan di Muara Kapuas
Pada Jumat (27/6), BPH Migas melanjutkan kunjungan ke wilayah Kubu Raya, di mana mereka menemukan indikasi pendangkalan perairan di Muara Kapuas. Pendangkalan ini dikhawatirkan dapat menghambat jalur suplai BBM ke wilayah pedalaman seperti Kapuas Hulu, salah satu daerah strategis dalam penyaluran BBM di perbatasan Kalbar.
“Pendangkalan ini bisa jadi risiko serius yang mengganggu suplai BBM. Ini perlu dicermati dan diantisipasi secara teknis,” jelas Iwan Prasetya Adhi saat berada di Pelabuhan Dwikora Pontianak.
Langkah mitigasi kini tengah dibahas bersama pihak terkait agar jalur suplai tetap berjalan meskipun terjadi perubahan kondisi geografis.
Dialog Bersama Organda: Tata Kelola BBM Subsidi untuk Angkutan Darat
Di hari yang sama, BPH Migas juga menggelar pertemuan penting dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Kalimantan Barat. Fokus utama dialog adalah memastikan tata kelola BBM subsidi bagi sektor angkutan darat sesuai dengan prinsip:
- Tepat sasaran
- Tepat guna
- Tepat volume
Abdul Halim menyatakan bahwa BBM subsidi menggunakan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Kami ingin BBM subsidi di sektor transportasi tepat sasaran. Tidak bisa sembarangan. BBM ini adalah hak rakyat, dan penggunaannya harus sesuai ketentuan,” tegasnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua DPD Organda Kalbar Agus Kurnadi dan Sekretaris Mat Ruji. Keduanya menyambut baik pengawasan dari BPH Migas dan siap mendukung pelaksanaan kebijakan distribusi BBM yang lebih baik di sektor angkutan darat.
Penyaluran BBM di Perbatasan Kalbar: Tantangan dan Solusi
Penyaluran BBM di perbatasan Kalbar menghadapi tantangan unik yang berbeda dari wilayah perkotaan lainnya. Beberapa tantangan tersebut antara lain:
- Akses logistik sulit
- Infrastruktur pelabuhan dan terminal terbatas
- Kondisi alam tidak menentu
- Permintaan BBM yang fluktuatif
- Risiko penyalahgunaan BBM subsidi
BPH Migas mendorong solusi berbasis kolaborasi multi-sektor, termasuk:
- Modernisasi terminal BBM
- Perluasan titik distribusi
- Penerapan teknologi monitoring digital
- Audit real-time penggunaan BBM subsidi
Langkah ini diyakini akan membuat penyaluran BBM di perbatasan Kalbar menjadi lebih efektif dan efisien, dengan ketepatan sasaran yang lebih tinggi.