SUMEDANG, Getwebpress.com – Sebanyak 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia resmi mengikuti program retret kepemimpinan gelombang kedua yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, mulai Minggu (22/6/2025). Kegiatan ini menjadi salah satu bagian dari pembinaan intensif yang difokuskan pada peningkatan integritas, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peneguhan komitmen nasionalisme dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Daftar Isi:

Para peserta diberangkatkan dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, usai mengikuti apel pagi dan pembekalan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol (Purn) Tomsi Tohir. Perjalanan mereka menuju IPDN dilakukan menggunakan moda transportasi kereta cepat Whoosh, sebagai simbol semangat efisiensi dan percepatan transformasi pemerintahan daerah.

Penekanan pada Disiplin dan Kolaborasi Antardaerah

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa kegiatan orientasi dan retret ini tidak sekadar bersifat fisik atau formalitas belaka, tetapi memiliki tujuan mendalam, yaitu menanamkan disiplin diri serta membangun solidaritas antarpemimpin daerah.

“Kegiatan orientasi ini bukan hanya soal hadir fisik, tetapi bagaimana Bapak dan Ibu sekalian sebagai kepala daerah dapat mendisiplinkan diri dan saling mengenal satu sama lain,” kata Tomsi Tohir.

Menurutnya, kepala daerah tidak bisa bekerja secara eksklusif atau tertutup, karena pada praktiknya, satu kabupaten pasti berkaitan dengan kabupaten tetangga, begitu juga provinsi memiliki irisan kepentingan dengan wilayah lain. Karena itu, retret ini menjadi wadah penting untuk membuka komunikasi lintas daerah serta membangun jejaring pemerintahan yang lebih solid dan terkoordinasi.

Retret sebagai Wahana Peneguhan Jiwa Nasionalisme

Salah satu pesan utama dalam pembekalan adalah pentingnya kepala daerah menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah. Tomsi menyebut bahwa keberadaan para pemimpin daerah harus dilandaskan pada semangat menjaga keutuhan NKRI.

“Retret ini bertujuan agar nasionalisme lebih dikedepankan dibandingkan kepentingan daerah. Kita ingin Indonesia maju secara bersama-sama, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi nilai kebangsaan.

Tiga Pokok Materi Utama dalam Retret Gelombang II

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa dalam retret gelombang kedua ini, para peserta akan menerima pembekalan dari berbagai narasumber berkompeten, termasuk dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Ada tiga substansi utama yang akan dibahas dalam kegiatan ini:

Pemahaman mendalam tentang tugas pokok dan fungsi kepala daerah, termasuk dalam konteks pelayanan publik, pengelolaan APBD, dan hubungan dengan DPRD.
Pembekalan teori dan nilai-nilai Astacita, yakni delapan cita-cita pembangunan nasional yang dirumuskan sebagai arah pembangunan jangka panjang nasional.
Pemberantasan korupsi dan penguatan wawasan kebangsaan, dengan pendekatan yang menyeluruh terhadap etika kepemimpinan, good governance, serta strategi antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Tiga Kategori Peserta Retret

Adapun para peserta yang mengikuti gelombang kedua ini berasal dari tiga kelompok besar, yaitu:

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dilantik namun belum sempat mengikuti retret gelombang pertama.
Kepala daerah yang sebelumnya menghadapi sengketa hasil Pilkada, namun kini proses hukumnya telah selesai dan telah sah menjabat.
Kepala daerah hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pelantikannya baru saja dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Dengan latar belakang yang beragam, kegiatan ini juga menjadi sarana menyamakan persepsi serta penyatuan visi kepemimpinan daerah agar selaras dengan arah pembangunan nasional.

Penguatan Nilai Kepemimpinan Publik di Era Transformasi Digital

Retret kepemimpinan ini juga tidak lepas dari upaya pemerintah dalam memperkuat kapasitas kepala daerah dalam menghadapi tantangan global, seperti digitalisasi pelayanan publik, transformasi ekonomi daerah, serta dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Kesiapan menghadapi revolusi industri dan era keterbukaan informasi menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan.

Melalui retret di IPDN ini, para kepala daerah juga diajak untuk membangun etos kerja baru yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

Upaya Kementerian Dalam Negeri Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Tangguh

Retret ini merupakan bagian dari program strategis Kemendagri dalam rangka mencetak kepala daerah yang berkarakter kuat, berwawasan kebangsaan, serta mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benny Irwan, menegaskan bahwa kegiatan ini akan menjadi agenda rutin yang akan terus dievaluasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan zaman.

“Kemendagri berkomitmen menciptakan kepala daerah yang tangguh, profesional, dan memiliki orientasi pada pelayanan rakyat serta kemajuan bangsa,” ujarnya.